Pelaku Utama dalam Perekonomian Indonesia

Sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia disebut sistem ekonomi Pancasila dengan ciri utama adanya demokrasi ekonomi. Di mana setiap rakyat berkesempatan dalam setiap kegiatan ekonomi dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah dan masyarakat saling membantu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Pemerintah mendirikan badan usaha milik negara, masyarakat mendirikan badan usaha milik swasta, koperasi, dan sektor usaha informal.

1. Badan Usaha Milik Negara

Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan 3, pemerintah mendirikan badan usaha milik negara yaitu badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh negara/pemerintah pusat. Pemilik modal mayoritas atau bah kan semuanya adalah pemerintah/Negara yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN didirikan dengan tujuan untuk melayani kepentingan masyarakat dalam rangka mencapai kemakmuran dan untuk mendapatkan keuntungan sebagai sumber keuangan negara. Bidang usaha yang dikelola biasanya adalah sektor-sektor vital yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Tujuan didirikan BUMN secara umum adalah:

a.   Melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran.

b.   Sebagai salah satu sumber pendapatan negara.

c.   Menguasai cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, agar tidak dimonopoli dan disalahgunakan oleh perorangan atau kelompok tertentu.

d.   Menciptakan lapangan kerja guna mengurangi pengangguran.

e.   Menangani sektor-sektor usaha yang tidak atau belum menarik bagi sektor usaha swasta seperti membuka usaha di daerah terpencil.

f.    Sebagai stabilisator kegiatan ekonomi.

Jenis-jenis badan usaha milik negara: Berdasarkan tujuannya, BUMN dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu:

a.   BUMN public utility yaitu BUMN yang bertujuan semata-mata melayani kepentingan masyarakat dan tidak semata-mata mencari laba. Contoh: PLN, perumnas, peruri dan lain-lain.

b.   BUMN non-public utility yaitu BUMN yang bertujuan semata-mata mencari laba sebanyak-banyaknya. Pada saat ini banyak BUMN yang semula bertujuan melayani kepentingan umum, sekarang berubah menjadi BUMN yang semata-mata mencari keuntungan. Hal ini disebabkan karena negara kita membutuhkan banyak dana dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan inpres no 17 tanggal 28 Desember 1967, BUMN dibedakan menjadi 3 yaitu:

a. Perusahaan Jawatan

Perusahaan jawatan didirikan untuk melayani kepentingan masyarakat luas dalam bidang jasa.

Ciri-ciri perjan antara lain:

1) dipimpin oleh kepala jawatan yang bertanggung-jawab kepada menteri terkait.

2) Memperoleh fasilitas dari negara.

3) Semua pegawainya adalah pegawai negeri.

4) Tujuan utamanya adalah melayani kepentingan umum dengan memegang teguh prinsip efisiensi dan efektivitas.

Contoh :

-PJKA (dulu)

-DAMRI (dulu)

-Pegadaian (dulu)

b. Perusahaan Umum (PERUM)

Perum didirikan berdasarkan UU No 9 tahun 1969 dan bertujuan melayani kepentingan umum sekaligus memupuk keuntungan sebagai sumber keuangan negara.

Ciri-ciri perum antara lain:

1) Berstatus badan hukum tersendiri.

2) Dipimpin oleh seorang direksi dan bertanggung jawab kepada menteri terkait.

3) Dapat menuntut dan dituntut secara hukum perdata.

4) Memiliki kekayaan sendiri.

5) Modal seluruhnya berasal dari kekayaan negara dan dapat memperoleh dana dari kredit-kredit dari dalam dan dari luar negeri.

Contoh :

-Perumnas (Perusahaan Umum Perumahan Nasional).

-Perum Pegadaian (dulu).

-Perum ASDP (Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan).

c. Perusahaan Perseroan (Persero)

Persero adalah badan usaha milik negara yang modalnya berbentuk saham-saham yang dikuasai oleh negara.

Ciri-ciri persero antara lain:

1) Tujuan utamanya adalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya.

2) Status hukumya adalah sebagai badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas.

3) Tidak mendapat fasilitas negara.

4) Dipimpin oleh seorang direksi.

5) Bertanggung jawab kepada rapat umum pemegang saham.

Contoh:

- PT Telkom

- PT GIA

- PT Aneka tambang

-PT PAL

- PT Semen Gresik

- PT Pos Indonesia

-PT Jasa marga

- PT PELNI

-PT PLN

- PT industri sandang

Di samping badan usaha milik negara, pemerintah daerah juga memiliki badan usaha milik daerah (BUMD). BUMD bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat daerah dan sebagai sumber penghasilan pemerintah daerah. BUMN dipimpin oleh direksi yang dipilih dan diberhentikan oleh kepala daerah. Jumlah dan macam BUMN antara daerah yang satu dan daerah yang lainnya berbeda-beda. Yang termasuk badan usaha milik daerah pada umumnya adalah: PDAM (perusahaan daerah air minum), BPD (bank pembangunan daerah), pasar daerah dan lain-lain.

2. Badan Usaha Milik Swasta

Badan usaha milik swasta didirikan dan dimodali oleh pihak swasta baik perorangan maupun kelompok. Berdasarkan sumber modalnya, badan usaha milik swasta dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu PMA (penanaman modal asing) dan PMDN (penanaman modal dalam negeri).

Untuk mengatur perusahaan-perusahaan swasta, pemerintah mengeluarkan UU No 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri dan UU no 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Sehingga perusahaan swasta ada yang dimiliki oleh swasta nasional (PMDN), swasta asing (PMA) atau gabungan antara swasta nasional dengan swasta asing.

Contoh perusahaan swasta nasional:

-PT Indofood Sukses Makmur - PT Bukaka Garbarata

-PT Aqua Golden Missisipi - PT Barito Pasific

-PT Kompas Gramedia - PT jawa Pos

-BCA - Bank Danamon

Contoh perusahaan swasta asing:

-PT Caltex Pasific

-PT Exxon Mobil

-PT Koba Tim

-PT International Nickel Indonesia dll

 

BUMS di Indonesia antara lain bergerak dalam bidang perkebunan, pertambangan pengolahan hasil hutan, pengolahan hasil laut dan lain-lain

Tujuan badan usaha milik swasta diantaranya adalah:

a. Mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

b. Mengembangkan modal yang dimiliki dan memperluas usaha/perusahaan yang ada.

c. Membuka kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran.

Peranan badan usaha milik swasta

a.   Sebagai dinamisator kegiatan perekonomian yaitu menggerakan roda perekonomian lebih cepat menuju tujuan ekonomi nasional.

b.   Meningkatkan devisa nonmigas, dengan mengekspor barang-barang hasil produksinya ke luar negeri.

c.   Meningkatkan penerimaan kas negara melalui berbagai macam bentuk pajak.

d.   Mencukupi kebutuhan masyarakat yang belum dapat dicukupi oleh pemerintah (BUMN).

e.   Mengelola sumber daya alam yang belum dikelola oleh BUMN dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

f.    Membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Bentuk badan hukum perusahaan swasta Bentuk badan hukum perusahaan swasta dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu:

a. Badan usaha yang tidak berbadan hukum

Yaitu badan usaha yang tidak mempunyai hak dan kewajiban sendiri, tetapi hak dan kewajibannya melekat pada pemilik perusahaan. Badan usaha yang tidak berbadan hukum jika mempunyai kewajiban terhadap pihak ketiga. Maka pemilik perusahaan harus bertanggung jawab sampai harta benda yang ada di rumah. Yang termasuk badan usaha yang tidak berbadan hukum antara lain:

1)   Perusahaan perseorangan, yaitu perusahaan yang didirikan dan dimodali oleh seseorang. Perusahaan ini biasanya bergerak dalam usaha kecil-menengah dan seluruh usahanya langsung ditangani oleh pemilik perusahaan yang berkedudukan sebagai pimpinan perusahaan. Contoh perusahaan perseorangan antara lain toko, bengkel, usaha dagang, usaha kerajinan dan lain-lain.  

2)   Persekutuan Firma, yaitu badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh beberapa orang di bawah nama tunggal. Setiap anggota firma ikut aktif menjalankan kegiatan firma dan bebas bertindak atas nama firma. Hasil usaha firma selama jangka waktu tertentu(laba/rugi) akan dibagi/dibebankan kepada seluruh anggota firma dengan perbandingan tertentu yang telah ditentukan dalam akta pendirian firma. Firma biasanya bergerak dalam usaha kecil-menengah seperti perusahaan perseorangan. Tetapi usaha firma lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perseorangan.

3)   Persekutuan komanditer (CV), yaitu badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang, di mana ada anggota yang aktif bekerja mengurusi jalannya perusahaan (anggota aktif) dan ada anggota yang tidak ikut mengurusi perusahaan tetapi hanya menyetor modal (anggota komanditer). Pesero aktif bertanggung jawab terhadap kewajiban CV sampai harta di rumah. Sedang pesero pasif hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkan. Hasil usaha CV selama jangka waktu tertentu akan dibagi/dibebankan kepada seluruh anggota CV. Anggota aktif akan mendapatkan gaji sebagai balas jasa atas jerih-payahnya mengelola CV sedang anggota pasif tidak mendapatkan gaji, karena tidak ikut serta mengelola CV. CV merupakan perkembangan dari Firma yang menginginkan penambahan modal tetapi tidak ingin pesero baru ikut aktif dalam mengelola kegiatan perusahaan. Kadang-kadang CV merupakan bentuk badan usaha perantara dari firma/perusahaan perseorangan untuk menjadi perseroan terbatas.

b. Badan usaha yang berbadan hukum

Yaitu badan usaha yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri, terlepas dari hak dan kewajiban pemiliknya. Badan usaha yang berbadan hukum jika mempunyai kewajiban terhadap pihak ketiga, maka pemilik perusahaan hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan ke perusahaan. Yang termasuk badan usaha yang berbadan hukum antara lain:

1)   Perseroan terbatas (PT), yaitu badan usaha yang modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat dijual kepada masyarakat. Saham adalah surat bukti ikut andil dalam suatu perusahaan yang berbentuk perseroan. Sahan disebut juga andil atau sero. Dalam badan usaha perseroan, pemegang saham berkedudukan sebagaipemilik perusahaan. Sedang pengelolaan perusahaan biasanya akan diserahkan kepada pihak lain yang lebih profesional yang bertindah sebagai direktur.

2)   Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orangseorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan usaha pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang berbunyi “perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan:” maka bentuk badan usaha yang paling sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia adalah koperasi. Dalam perekonomian Indonesia, peran koperasi sangat penting karena:

-Koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan sehingga sangat sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

-Koperasi sesuai dengan golongan ekonomi lemah yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia Meskipun demikian, dalam kenyataanya koperasi belum dapat berperan secara maksimal dalam sistem perekonomian kerakyatan.

Hal tersebut disebabkan karena adanya banyak kendala yang dihadapi oleh koperasi diantaranya:

1) Masih lemahnya modal koperasi.

2) Tidak/kurang profesionalnya para pengurus dan pegawai koperasi.

3) Kurang kompaknya kerja sama antara pengurus, pengawas, pegawai, dan anggota koperasi.

4) Kurangnya mendasarkan diri pada prinsip-prinsip ekonomi dan bisnis dalam pengelolaan koperasi.

Untuk menanggulangi hal tersebut, maka pemerintah melakukan berbagai macam usaha. Diantaranya dengan mengeluarkan undang-undang koperasi yang baru yaitu UU No 25 Tahun 1992 agar masyarakat mempunyai pemahaman yang benar terhadap koperasi. Memberikan ruang usaha yang lebih luas dan memberikan bantuan serta bimbingan kepada koperasi.