4 Syarat Sistem Perpajakan Yang Harus Terpenuhi

Meskipun pajak bertujuan untuk mengisi kas negara dengan memungut iuran dari masyarakat, tetapi pengenaan pajak harus memperhatikan unsur keadilan agar kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dapat berjalan dengan baik. Jika pajak yang dipungut oleh pemerintah terlalu besar, maka dana-dana masyarakat banyak yang akan tersedot ke kas negara, sehingga kegiatan ekonomi masyarakat akan terganggu.

Sebaliknya jika pajak yang dipungut oleh pemerintah terlalu kecil, maka pemerintah tidak dapat melaksakan tugasnya, karena dana yang tersedia terlalu kecil.

Oleh karena itu sistem perpajakan harus memenuhi empat syarat antara lain

1. Syarat keadilan

Prinsip keadilan harus dipegang teguh, baik dalam prinsip perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan sehari-hari. Keadilan dalam pelaksanaan antara lain diwujudkan dengan adanya hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan pembayaran dan mengajukan banding pada majelis pertimbangan pajak atau lembaga peradilan lainnya. Dalam mencari keadilan, salah satu jalan yang harus ditempuh ialah mengusahakan agar supaya pemungutan pajak diselenggarakan secara umum dan merata yaitu pemungutan pajak harus diselenggarakan sedemikian rupa, sehingga dapat diperoleh tekanan yang sama atas seluruh rakyat.

2. Syarat yuridis

Hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya. Bagi negara hukum, segala sesuatu harus ditetapkan dalam undang-undang, termasuk pemungutan pajak. Di Indonesia dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2 ditegaskan bahwa pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara ditetapkan dengan undang-undang (pemungutan pajak harus mendapat persetujuan rakyat melalui DPR). Di samping itu di dalam menyusun undang-undang harus diusahakan agar dapat tercapai keadilan dalam pemungutan pajak. Dalam penyusunan undang-undang secara umum tidak boleh dilupakan hal-hal sebagai berikut:

a.   Hak-hak fiscus(pemungut pajak) yang telah ditetapkan oleh undang-undang harus dijamin dapat terlaksana dengan lancar.

b.   Para wajib pajak harus mendapatkan jaminan hukum agar supaya tidak diperlakukan dengan semena-mena oleh fiscus dengan aparaturnya.

c.   Adanya jaminan terhadap tersimpannya rahasia-rahasia mengenai diri atau perusahaan-perusahaan wajib pajak yang telah dituturkannya kepada instansi-instansi pajak dan rahasia itu tidak disalahgunakan oleh fiscus.

3. Syarat ekonomis

Keseimbangan dalam kehidupan ekonomi tidak boleh terganggu kerena adanya pemungutan pajak. Bahkan harus tetap dipupuk olehnya. Sesuai dengan fungsi pajak yaitu sebagai alat pengatur kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, sistem penunguan pajak harus diusahakan supaya tidak menghambat lancarnya produksi dan perdagangan dan jangan sampai merugikan keperntingan umum dan menghalangi usaha masya-rakat.

4. Syarat finansial

Hasil pemungutan pajak sedapat mungkin cukup untuk menutup sebagian dari pengeluaran-pengeluaran negara sesuai dengan fungsi pajak yaitu sebagai sumber keuangan negara (budgetair). Di samping itu untuk melakukan pemungutan pajak hendaknya tidak memakan biaya pemungutan yang besar dan pemungutan pajak ini hendaknya dapat mencegah inflasi.

Sistem perpajakan yang berlaku dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

a.   Official assesment system, yaitu sistem pemungutan pajak, di mana besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak ditentukan oleh fiscus (petugas pajak). Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif, sedang fiscus bersifat aktif.

b.   Self assesment system, yaitu sistem pemungutan pajak, di mana besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak ditentukan sendiri oleh wajib pajak. Dengan sistem ini, wajib pajak harus aktif menghitung, menyetor dan melapor kepada kantor inspeksi pajak. Sedang fiscus hanya bertugas memberi penerangan, pengawasan dan sebagai verifikator.

c.   With holding system, yaitu sistem pemungutan pajak, di mana besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Agar dapat memberikan rasa keadilan dan dapat meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat, maka pada saat ini pemerintah menerapkan self assesment system. Sehingga masyarakat harus aktif menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya ke kantor inspeksi pajak setempat.