3 Landasan Utama Sistem Ekonomi Indonesia

Coba bandingkan! Lebih makmur mana negara kita dengan negara Jepang? Negara kita dengan negara Bangladesh? Secara umum negara Jepang lebih makmur dibanding dengan negara kita dan negara kita lebih makmur dibanding negara Bangladesh.

Mengapa tingkat kemakmuran negara di dunia berbeda-beda? Perbedan tingkat kemakmuran negara-negara di dunia sedikit banyak dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang digunakan oleh setiap negara. Sistem ekonomi adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mengatur kegiatan ekonomi yang ada dalam suatu negara. Sebagai negara yang berdaulat dan mempunyai falsafah hidup yang jelas, maka negara Indonesia juga mempunyai sistem ekonomi yang sesuai dengan pandangan dan fallsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Sistem ekonomi Indonesia dilandasi oleh beberapa landasan utama yaitu:

 

1. Landasan idiil Pancasila

Sebagai idiologi bangsa, maka Pancasila merupakan dasar dari segala kegiatan dan peraturan di Indonesia termasuk kegiatan ekonomi, sehingga nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam setiap kegiatan perekonomian. Jika nilai-nilai Pancasila dijabarkan ke dalam konsep ekonomi, maka akan memberi ciri-ciri sebagai berikut:

a.   Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral.

b.   Ada keinginan yang kuat dari masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial ekonomi.

c.   Prioritas kebijakan ekonomi adalah pengembangan ekonomi nasional yang kuat dan tangguh.

d.   Koperasi adalah sokoguru perekonomian Indonesia.

e.   Keseimbangan sentralisasi dan desentralisasi kebijakan ekonomi. Ini bertujuan untuk menjamin keadilan sosial dan ekonomi sekaligus menjaga prinsip efisiensi dan pertumbuhan ekonomi.

2. Landasan struktural UUD 1945

Pada pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa tujuan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan keadilan sosial, Pasal 33 UUD 1945 memberi pedoman tentang struktur ekonomi indonesia. Pasal tersebut memberi patokan dalam menetapkan kebijakan ekonomi yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya merupakan dasar demokrasi ekonomi Indonesia. Prinsip demokrasi ekonomi Indonesia menyatakan bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan anggota masyarakat dan kepemilikannya juga oleh anggota masyarakat. Dalam demokrasi ekonomi yang menjadi sasaran adalah kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran individu atau kelompok.

Pasal 33 Ayat 1 memberi arti bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama oleh seluruh rakyat Indonesia. Rakyat berperan secara aktif dalam kegiatan ekonomi dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan nasional. Usaha yang paling ideal yang harus digerakkan sesuai dengan ayat 1 ini adalah koperasi.

Pasal 33 ayat 2 memberi arti bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Berdasarkan ayat ini, maka cabang-cabang produksi yang penting bagi negara seperti industri persenjataan dan cabangcabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti perusahaan listrik, minyak dan lain-lainnya dikuasai oleh negara agar dapat dimaksimalkan pengelolaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Serta tidak disalahgunakan oleh pihakpihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Pasal 33 Ayat 3 terkandung pengertian bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal ini perlu dilakukan agar kekayaan alam yang ada dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan tidak hanya dikuasai oleh pihak-pihak tertentu.

3. Landasan operasional

Agar kegiatan ekonomi dapat mencapai tujuan nasional yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur, maka perlu disusun rencana-rencana baik jangka panjang maupun jangka pendek yang saling mengikat dan berkelanjutan. Sehingga pelaksanaan kegiatan ekonomi dapat diarahkan pada sektor-sektor yang menjadi titik berat pembangunan ekonomi nasional. 

Titik berat pembangunan ekonomi nasional pada setiap periode tercantum dalam garis-garis besar haluan negara (GBHN) sehinga GBHN merupakan landasan operasional bagi perkonomian Indonesia.