Peranan Pemerintah Dalam Permasalahan Tenaga Kerja

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peran dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hakhak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:

1.   Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.

2.   Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.

3.   Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.

4.   Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh angkatan kerja dan tenaga kerja, maka pemerintah melakukan beberapa usaha yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh angkatan kerja dan tenaga kerja.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah angkatan kerja antara lain:

1. Memperluas kesempatan kerja

Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Semua kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah di setiap sektor diarahkan untuk mewujudkan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Lembaga keuangan baik perbankan maupun nonperbankan dan dunia usaha perlu membantu dan memberikan kemudahan bagi setiap kegiatan masyarakat yang dapat menciptakan atau mengembangkan perluasan kesempatan kerja.

Perluasan kesempatan kerja dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi tepat guna dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja seperti:

a. Penyediaan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja.

b. Wiraswasta.

c. Deregulasi dan debirokratisasi di bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru.

d. Menggalakkan pembangunan sektor informal seperti home industry.

e. Menggalakkan program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja dari sektor agraris dansektor informal lainnya.

f. Menggiatkan pelaksanaan program keluarga berencana.

2. Mempermudah proses rekrutmen tenaga kerja

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif serta adil dan setara tanpa diskriminasi.

Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan pelindungan hukum. Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja.

Pelayanan penempatan tenaga kerja bersifat terpadu dalam satu sistem penempatan tenaga kerja yang meliputi unsur-unsur antara lain: pencari kerja, lowongan pekerjaan, informasi pasar kerja, mekanisme antarkerja, kelembagaan penempatan tenaga kerja. Pelaksanaan penempatan tenaga kerja oleh instansi pemerintah dilarang memungut biaya penempatan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhan kepada tenaga kerja atau pengguna tenaga kerja.

Lembaga penempatan kerja swasta dapat memungut biaya penempatan tenaga kerja dari pengguna tenaga kerja dan dari tenaga kerja golongan tertentu dan jabatan tertentu.

3. Membatasi penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia

Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri tenaga kerja atau pejabat yang terkait. Pemberi kerja perorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing dapat diperkejakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Tenaga kerja asing yang masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.

Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib:

a. Menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing.

b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia atau jabatan-jabatan tertentu.

4. Meningkatkan kualitas angkatan kerja

Kualitas angkatan kerja dapat ditingkatkan melalui usaha-usaha berikut:

a. Latihan untuk pengembangan keahlian dan keterampilan kerja (profesionalisme) angkatan kerja dengan mendirikan balai-balai latihan kerja.

b. Pemagangan melalui latihan kerja di tempat kerja.

c. Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat dan menyesuaikan keahlian masyarakat dengan kebutuhan dunia usaha melalui pendidikan formal, kursus-kursus kejuruan dan lain-lain.