Usaha-Usaha Pemerintah Mengatasi Masalah Angkatan Kerja dan Tenaga Kerja Lengkap

Dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh angkatan kerja dan tenaga kerja, maka pemerintah melakukan beberapa usaha yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh angkatan kerja dan tenaga kerja. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah angkatan kerja antara lain:

1. Memperluas kesempatan kerja

Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Semua kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah di setiap sektor diarahkan untuk mewujudkan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Lembaga keuangan baik perbankan maupun nonperbankan dan dunia usaha perlu membantu dan memberikan kemudahan bagi setiap kegiatan masyarakat yang dapat menciptakan atau mengembangkan perluasan kesempatan kerja.

kesempatan kerja dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi tepat guna dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja seperti:

a. Penyediaan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja.

b. Wiraswasta.

c. Deregulasi dan debirokratisasi di bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru.

d. Menggalakkan pembangunan sektor informal seperti home industry.

e. Menggalakkan program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja dari sektor agraris dansektor informal lainnya.

f. Menggiatkan pelaksanaan program keluarga berencana.

2. Mempermudah proses rekrutmen tenaga kerja

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif serta adil dan setara tanpa diskriminasi. Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan pelindungan hukum.

Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja. Pelayanan penempatan tenaga kerja bersifat terpadu dalam satu sistem penempatan tenaga kerja yang meliputi unsur-unsur antara lain: pencari kerja, lowongan pekerjaan, informasi pasar kerja, mekanisme antarkerja, kelembagaan penempatan tenaga kerja.

Pelaksanaan penempatan tenaga kerja oleh instansi pemerintah dilarang memungut biaya penempatan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhan kepada tenaga kerja atau pengguna tenaga kerja. Lembaga penempatan kerja swasta dapat memungut biaya penempatan tenaga kerja dari pengguna tenaga kerja dan dari tenaga kerja golongan tertentu dan jabatan tertentu.

3. Membatasi penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia

Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri tenaga kerja atau pejabat yang terkait. Pemberi kerja perorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing dapat diperkejakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Tenaga kerja asing yang masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.

Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib:

a.   Menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing.

b.   Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia atau jabatan-jabatan tertentu.

4. Meningkatkan kualitas angkatan kerja

Kualitas angkatan kerja dapat ditingkatkan melalui usaha-usaha berikut:

a.   Latihan untuk pengembangan keahlian dan keterampilan kerja (profesionalisme) angkatan kerja dengan mendirikan balai-balai latihan kerja.

b.   Pemagangan melalui latihan kerja di tempat kerja.

c.   Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat dan menyesuaikan keahlian masyarakat dengan kebutuhan dunia usaha melalui pendidikan formal, kursus-kursus kejuruan dan lain-lain.

Sedang usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah tenaga kerja antara lain:

1. Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan menyesuaikan kemampuan tenaga kerja melalui pelatihan kerja

Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan produktivitas dan kesejahteraan. Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik di luar maupun di dalam hubungan kerja.

Setiap pekerja berhak untuk memperoleh dan atau meningkatkan dan atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemam puannya melalui pelatihan kerja. Pengusaha bertanggungjawab atas peningkatan dan atau pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja. Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah atau lembaga pelatihan swasta di tempat pelatihan atau di tempat kerja.

Penyelenggara pelatihan kerja wajib memenuhi syarat-syarat antara lain:

a. Tersedianya tenaga kepelatihan.

b. Adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan.

c. Tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja.

d. Tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja.

Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja dan berhak mendapatkan sertifikat kompetansi kerja.

2. Menetapkan kebijakan pengupahan

Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja yang meliputi:

a.   Upah minimum.

b.   Upah kerja lembur.

c.   Upah tidak masuk kerja karena berhalangan.

d.   Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya.

e.   Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya.

f.    Bentuk dan cara pembayaran upah.

g.   Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah.

h.   Denda dan potongan upah.

i.    Struktur dan skala pengupahan yang proporsional.

j.    Upah dan pembayaran pesangon.

k.   Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

 

3. Meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja

Tenaga kerja yang bekerja harus mendapat perlindungan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Bagi penyandang cacat, pekerja yang mempekerjakan penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Bagi anak-anak, pengusaha dilarang memperkejakan anak, kecuali anak-anak yang berumur 13–15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Pengusaha yang memperkerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi syarat:

a.   Izin tertulis dari orang tua atau wali.

b.   Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali.

c.   Waktu kerja maksimum 3 jam.

d.   Dilakukan pada siang hari dan tidak menggangu waktu sekolah.

e.   Keselamatan dan kesehatan kerja.

f.    Adanya hubungan kerja yang jelas.

g.   Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika akan diperkejakan bersama-sama dengan pekerja dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja dewasa. Bagi pekerja perempuan, perusahaan dilarang mempekerjakan perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun antara jam 23.00–07.00, pekerja dilarang memperkejakan perempuan hamil yang menurut dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara jam 23.00–07.00. Pengusaha yang memperkerjakan pekerja perempuan pada jam 23.00–07.00 wajib menyediakan makanan dan minuman yang bergizi dan menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja serta wajib menyediakan angkutan antar jemput.

4. Menetapkan waktu kerja

Pengusaha hanya boleh memperkerjakan pekerja selama waktu kerja. Waktu kerja meliputi: 7 jam per hari selama 6 hari dalam satu pekan atau 8 jam per hari selama 5 hari dalam satu pekan. Pekerja yang memperkerjakan pekerja melebihi waktu kerja harus ada persetujuan dari pekerja dan wajib membayar upah lembur. Waktu kerja lembur paling banyak 3 jam per hari. Pekerja wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja. Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus-menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Istirahat mingguan adalah 1 hari untuk yang bekerja 6 hari per pekan dan 2 hari untuk yang bekerja 5 hari per pekan.

Cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari setelah pekerja bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Pengusaha wajib memberikan kesempatan secukupnya kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Pekerja perempuan berhak mendapat istirahat 1,5 bulan sebelum saat kelahirannya dan 1,5 bulan setelah masa melahirkannya. Pekerja perempuan yang mempunyai anak yang masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja. Pekerja tidak wajib bekerja pada hari libur resmi. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja pada hari libur resmi wajib membayar upah lembur.

5. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis

Agar hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja dapat terpenuhi, maka perlu diciptakan hubungan industrial yang harmonis. Dalam melaksanakan hubungan industrial yang harmonis, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberi pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

 Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja dan memberi kesejahteraan pekerja secara terbuka, demokratis dan berkeadilan. Hubungan industrial dilaksanakan melalui sarana: serikat pekerja, organisasi pengusaha, lembaga kerja sama bipartit, lembaga kerja sama tripartit, peraturan perusahaan, perjanjian kerja sama, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

6. Meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan pekerja dan keluarganya

Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

a. Keselamatan dan kesehatan kerja.

b. Moral dan kesusilaan.

c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Pekerja dan keluarganya berhak mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan seperti tempat ibadah, koperasi, tempat olahraga dan lain-lain. Disamping menyediakan fasilitas yang dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluar ganya, pengusaha wajib menyedia kan fasilitas kesehatan bagi pekerja dan keluarganya agar kesehatan pekerja terjamin dan pekerja dapat bekerja dengan baik.