Politik etis dikemukan oleh Mr. Conrad
Theodore van Deventer, seorang penganut politik liberal. Ia mendesak pemerintah
Belanda untuk meningkatkan kehidupan wilayah jajahan.
Desakan itu berdasarkan pertimbangan berikut:
1.
Rakyat wilayah jajahan telah bekerja keras
memberikan kemakmuran kepada Belanda (melalui tanam paksa).
2.
Oleh karena itu, Belanda wajib memberikan
kemakmuran bagi rakyat wilayah jajahan. Hal tersebut sebagai balas budi atas
kerja keras mereka.
Dalam perencanaan pelaksanaan politik etis
telah disusun suatu program yang dinamakan Trilogi Van Deventer yang meliputi:
1. Irigasi
Untuk membangun sarana dan jaringan pengairan
pada perkebunanperkebunan.
2. Edukasi
Untuk meningkatkan derajat penduduk
Indonesia, maka harus segera didirikan sekolah untuk penduduk pribumi.
3. Migrasi
Perpindahan penduduk ke daerah
perkebunan-perkebunan untuk bekerja dengan maksud untuk meningkatkan
perekonomian penduduk pribumi.
Di antara ketiga pelaksanaan politik etis
tersebut, bidang edukasilah yang berkaitan dengan lahirnya golongan tepelajar.
Pelaksanaan edukasi didorong oleh kebutuhan pemerintah Belanda dan para
pengusaha swasta asing.
Pemerintah Belanda dan para pengusaha swasta
asing membutuhkan tenaga-tenaga kerja terdidik untuk dijadikan pegawai
pemerintah maupun perusahaan-perusahaan swasta. Oleh karena itu, dibangunlah
sekolah-sekolah. Sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi. Kecuali
itu juga dibuka sekolah-sekolah kejuruan, seperti sekolah pamong praja dan
sekolah pertanian.