Hasil Keputusan Sidang PPKI Pertama, Kedua dan Ketiga

Bangsa Indonesia dengan semangat pantang menyerah dan penuh pengorbanan jiwa raga akhirnya merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Semenjak itu bangsa Indonesia dapat mengatur pemerintahannya sendiri. Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI berhasil mengesahkan UUD 1945.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Kemerdekaan Indonesia sudah berhasil diproklamirkan, namun sebagai negara merdeka, Indonesia belum memiliki kelengkapan negara. Kelengkapan negara tersebut diantaranya: dasar negara dan undang-undang dasar, presiden dan wakil presiden, serta susunan kabinet dan badan perwakilan rakyat. Untuk mengisi kelengkapan itulah maka padatanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama dan bertempat di Gedung Kesenian Jakarta, Jl. Pejambon. Rapat dipimpin oleh Ir. Soekarno (Ketua) dan Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua), dengan 28 anggota.

Rapat dimulai pada pukul 11.00 WIB. Setelah melalui pembahasan secara musyawarah dan mufakat, akhirnya rapat tersebut menghasilkan tiga keputusan dasar, yaitu:

a. Mengesahkan Undang-Undang Dasar.

b. Memilih presiden dan wakil presiden.

c. Untuk sementara waktu presiden dibantu oleh sebuah Komite Nasional.

Undang-Undang Dasar ini merupakan hasil dari sidang BPUPKI (tanggal 10-16 Juli 1945) yang masih berupa Rancangan Undang-Undang Dasar. Pada sidang PPKI tanggal 18-8-1945, dalam pembahasan mengenai undang-undang dasar diadakan beberapa perubahan atas usul Drs. Mohammad Hatta, yaitu:

Sila pertama Pancasila menyatakan bahwa: “Berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “Berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa”.

Bab III Pasal 6 menyatakan, bahwa Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam” diubah Presiden ialah o rang Indonesia asli”.

Usul tersebut didasarkan atas kepentingan dan kerukunan nasional. Dalam sidang sehari itu, Rancangan UUD disahkan dan ditetapkan sebagai UUD negara yang sekarang dikenal dengan nama UUD 1945.

2. Penyusunan kelengkapan negara dan pembagian negara atas provinsi

Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI melanjutkan sidang. Sidang tersebut menghasilkan 2 keputusan penting, yaitu:

a. Menetapkan Susunan Kementerian

Sebelum sidang, Presiden Sukarno menugaskan Panitia Kecil (Ahmad Subarjo sebagai ketua, Sutarjo Kartohadikusumo, dan Kasman Singodimejo). Hasil pembahasan Panitia Kecil itu kemudian dibicarakan dalam rapat pleno, pada tanggal 19 Agustus 1945. Rapat pleno memutuskan penyusunan 12 menteri yang memimpin departemen, dan 5 menteri negara.

Susunan Kementerian

·       Menteri Dalam Negeri : R.A. Wiranatakusumah

·       Menteri Pekerjaan Umum : Abikusno Cokrosuyoso

·       Menteri Luar Negeri : Mr. Ahmad Subarjo

·       Menteri Kehakiman : Prof. Mr. Dr. Supomo

·       Menteri Kemakmuran : Ir. Surachman Cokroadisuryo

·       Menteri Keuangan : Mr. A.A. Marimis

·       Menteri Kesehatan : Dr. R. Buntaran Martoatmojo

·       Menteri Pengajaran : Ki Hajar Dewantara

·       Menteri Sosial : Mr. Iwa Kusumasumantri

·       Menteri Penerangan : Mr. Amir Syahrifuddin

·       Menteri Perhubungan a.i. : Abikusno Cokrosuyoso

·       Menteri Negara : R. Otto Iskandardinata

·       Menteri Negara : Dr. M. Amir

·       Menteri Negara : Mr. Maramis

·       Menteri Negara : Mr. R.N. Sartono

·       Menteri Negara : Wahid Hasyim

Menetapkan pembagian wilayah propinsi

Sebelum rapat pleno, Presiden Sukarno menugaskan Panitia Kecil (Otto Iskandardinata sebagai ketua, Subarjo, Sayuti Melik, Iwa Kusumasumantri, Wiranatakusumah, Dr. A.A Hamidhan, Dr. Ratulangi, Ktut Puja). Hasil pembahasan Panitia

Kecil kemudian dibicarakan dalam rapat pleno, yang hasilnya memutuskan membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi. Masing-masing propinsi dipimpin oleh seorang gubernur.

Pembagian Wilayah Republik Indonesia

Provinsi Gubernur

1.   Sumatra : Mr. Tengku Moh. Hasan

2.   Jawa Barat : Sutarjo Kartohadikusumo

3.   Jawa Tengah : R. Panji Suroso

4.   Jawa Timur : R.A. Suryo

5.   Sunda Kecil : Mr. I Gusti Ketut Puja

6.   Maluku : Mr. J. Laturharhary

7.   Sulawesi : Dr. G.S.S.S.J Ratulangi

8.   Kalimantan : Ir. Pangeran Mohammad Noor

Selanjutnya diangkat pejabat-pejabat tinggi negara:

Jaksa Agung : Mr. Gatot Tarunamiharja

Sekretaris Negara : Mr. A.G. Pringgodigdo

Juru Bicara Negara : Sukarjo Wiryopranoto

Ketua Mahkamah Agung : Mr. Dr. Kusumaatmaja

Kepala Polisi : Sukamto

Menteri Keamanan : Sulyohadikusumo

Kepala Staf Umum : Mayor Jenderal Urip Sumoharjo

b. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat

KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945 yang berpusat di Jakarta. Di daerah-daerah dibentuk Komite Nasional Indonesia Daerah. Pelantikan anggotanya dilakukan pada tanggal 29 Agustus 1945, dengan susunan pengurus sebagai berikut:

·       Ketua : Mr. Kasman Singodimejo

·       Wakil Ketua I : Sutarjo Kartohadikusumo

·       Wakil Ketua II : Mr. Yohanes Latuharhary

·       Wakil Ketua III : Adam Malik

Tugas KNIP adalah mendampingi Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pada tanggal 16 Oktober 1945, KNIP menyelenggarakan rapat pleno. Dalam rapat itu, Wakil Presiden RI mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. X yang isinya memberikan kekuasaan dan wewenang legislatif kepada KNIP untuk ikut serta menetapkan GBHN sebelum MPR terbentuk.

3. Pembentukan alat kelengkapan keamanan negara

Panitia kecil yang diberi tugas oleh presiden untuk memba has pembentukan tentara kebangsaan antara lain: Abdul Kadir, Kasman Singodimejo, Otto Iskandardinata.